Peran Bank lndonesia dalam Sistem Pembayaran

Peran Bank lndonesia dalam Sistem Pembayaran

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman,dan andal. Dalam Pasal 8 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia tersebut, ditentukan dalam Pasal 15 UU Nomor 3 Tahun 2004, bahwa dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan halhal berikut:
a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Tugas Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tersebut berkaitan dengan dua tugas pokok lainnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan mengawasi bank. Ketiga tugas pokok Bank lndonesia ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang efisien , cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran dari pel iksanaan tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank lndonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank lndonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan mandat tersebut, Bank lndonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.
a. Prinsip Aman
Artinya, segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
b. Prinsip Efisiensi
Artinya, penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.
c. Prinsip Kesetaraan Akses
Artinya, Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.
d. Prinsip Perlindungan Konsumen
Prinsip perlindungan konsumen adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.
Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran diartikan dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut clean money policy. Empat prinsip kebijakan dalam sistem pembayaran tersebut harus dijagaoleh Bank Indonesia agar tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di lndonesia tercapai.
Tujuan Bank lndonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank lndonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu didukung oleh pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN mi juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan handal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical Apabila kebijakan moneter berjalan lancar, muaranya adalah stabilitas nilai tukar.
Tujuan utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran Bank lndonesia dalam sistem pembayaran terdiri atas sebagai berikut.
a. Peran Bank Indonesia Sebagai Operator
Sebagai operator, bank sentral di sejumlah negara berperan aktif sebagai penyelenggara/peserta sistem pembayaran, khususnya dalam operasi sistem pembayaran bernilai besar. Bank indonesia sendiri menjadi penyelenggara sistem pembayaran bernilai besar (Sistem Bl-RTGS) dan sistem pembayaran retail (SKNBl) Selain itu, Bank Indonesia juga menjadi penata usaha rekening seluruh peserta (Bank dan Pemerintah).
b. Peran Bank Indonesia Sebagai Regulator
Sementara itu dalam perannya sebagai regulator, Bank lndonesia melakukan kegiatan oversight, fasilitator/katalisaton dan development coordinator Di bidang oversight, Bank lndonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat waktu. Selain itu juga terlibat dalam penetapan prinsipprinsip yang mengatur mekanisme operasional suatu sistem pembayaran, meliputi antara lain, membership criteria, guarantees or arrangements-by laws serta menyiapkan guidelines bagi bank-bank dalam risk management-nya.
c. Peran Bank Indonesia Sebagai Fasilitator
Sebagai fasilitator atau katalisator, Bank lndonesia concern terhadap upaya penciptaan industri sistem pembayaran untuk lebih efisien. Oleh karena itu saat ini industri tersebut sedang didorong agar dapat saling interoperability antarpenyelenggara serta mendorong terbentuknya self regulating organization.
d. Peran Bank Indonesia Sebagai Development Coordinator
Fungsi lainnya adalah sebagai development coordinator yang menetapkan arah pengembangan sistem pembayaran secara nasional, blue print, dan mengatur struktur dan operasi sistem pembayaran secara keseluruhan untuk menjamin keamanan dan kehandalannya.
e. Peran Bank Indonesia sebagai Pengguna
Terakhir adalah fungsi Bank Sentral sebagai user (pengguna). Bank lndonesia sebagai penata usaha rekening pemerintah secara otomatis menjadi peserta sistem pembayaran untuk menjalankan instruksi transfer dana dari pemerintah.
Perlu diketahui bahwa Bl bukan semata peduli akan terciptanya efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses hingga ke urusan perlindungan konsumen. Yang dimaksud terciptanya sistem pembayaran, itu artinya memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Sementara yang dimaksud dengan kesetaraan akses, BI akan memperhatikan penerapan asas kesetaraan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Adapun aspek perlindungan konsumen dimaksudkan penyelenggara wajib mengadopsi asas-asas perlindungan konsumen secara wajar dalam penyelenggaraan sistemnya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *